Ilustrasi: Keseimbangan antara memberi (At-Taubah: 9) dan tanggung jawab sosial (At-Taubah: 60).
Al-Qur'an adalah sumber petunjuk hidup yang komprehensif, mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, hingga etika sosial. Di antara ribuan ayat yang ada, terdapat ayat-ayat spesifik yang menjadi peringatan sekaligus tuntunan dalam situasi tertentu. Dua di antaranya adalah Surat At-Taubah ayat 9 dan ayat 60, yang menyoroti pentingnya ketulusan amal perbuatan dan tanggung jawab seorang pemimpin atau penguasa terhadap masyarakatnya.
Ayat kesembilan dari Surat At-Taubah ini memberikan peringatan keras dan jelas mengenai syarat diterimanya sedekah dan amal jariyah lainnya. Inti dari ayat ini adalah tentang keikhlasan. Allah SWT mengingatkan umat Islam bahwa nilai sebuah perbuatan baik tidak hanya terletak pada kuantitas harta yang dikeluarkan, tetapi pada kualitas niat di baliknya.
Seseorang yang bersedekah namun kemudian menyakiti hati fakir miskin yang menerimanya, entah melalui ucapan yang merendahkan atau perbuatan yang mempermalukan, maka seluruh pahalanya bisa terhapus. Lebih parah lagi, ayat ini menyamakan kondisi tersebut dengan perilaku orang yang berinfak hanya untuk pamer (riya')—yaitu mencari sanjungan manusia—sementara hatinya tidak memiliki iman yang kokoh kepada Allah dan Hari Pembalasan. Hal ini menunjukkan betapa sensitifnya penilaian Allah terhadap aspek psikologis dalam beramal. Ikhlas adalah fondasi; tanpa itu, amal seakan menjadi transaksi sosial yang kosong makna spiritual.
Berbeda dengan ayat sebelumnya yang membahas etika memberi, ayat 60 dari Surat At-Taubah ini berfungsi sebagai regulasi atau batasan tegas mengenai siapa saja yang berhak menerima harta zakat. Ayat ini secara eksplisit menyebutkan delapan kategori penerima yang sah (mustahiq). Ayat ini adalah landasan utama dalam sistem distribusi kekayaan Islam, memastikan bahwa dana sosial yang dikumpulkan oleh negara atau individu benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan sesuai syariat.
Delapan golongan tersebut meliputi fakir, miskin, amil (petugas pengumpul zakat), muallaf, memerdekakan budak (walaupun konteks ini kini berubah menjadi bantuan pembebasan sandera atau tawanan), orang yang berutang, fisabilillah (berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir). Penetapan ini menunjukkan bahwa pengelolaan harta umat harus dilakukan secara terstruktur dan berdasarkan ketetapan ilahi, bukan berdasarkan hawa nafsu atau diskresi sepihak.
Meskipun At-Taubah ayat 9 membahas etika individu dalam bersedekah dan ayat 60 membahas struktur hukum penerima zakat, keduanya saling melengkapi dalam kerangka etika dan tanggung jawab sosial Islam. Ayat 9 menekankan bahwa amal harus dilakukan dengan hati yang bersih (ikhlas), terlepas dari apakah itu sedekah sunnah atau zakat wajib.
Sementara itu, ayat 60 memastikan bahwa ketika harta wajib (zakat) didistribusikan, pelaksanaannya harus mengikuti prinsip keadilan dan ketepatan sasaran yang telah ditetapkan Allah. Seorang amil yang jujur harus mendistribusikan zakat sesuai delapan golongan tersebut, dan penerima zakat, meskipun berhak menerimanya, tetap dianjurkan untuk menjaga kehormatan dirinya sebagaimana diisyaratkan dalam prinsip keikhlasan ayat 9.
Secara keseluruhan, kedua ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa kekayaan adalah amanah. Pengelolaannya harus disertai hati yang tulus (ayat 9) dan sistem pembagian yang adil dan terstruktur (ayat 60). Kepatuhan pada kedua prinsip ini menjamin keberkahan harta dan terciptanya masyarakat yang seimbang, di mana antara pemberi dan penerima terjalin hubungan yang didasari oleh iman yang benar kepada Allah SWT.