Sejarah hukum agraria di Indonesia merupakan cerminan kompleks dari berbagai sistem penguasaan tanah yang diterapkan sepanjang masa, mulai dari pra-kolonial, era kolonial, hingga kemerdekaan. Pemahaman terhadap bagan sejarah ini penting karena sistem hukum tanah yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh warisan-warisan masa lalu tersebut. Secara garis besar, perkembangan ini bergerak dari tatanan hukum adat yang bersifat komunal menuju sistem yang lebih terpusat dan birokratis di bawah kekuasaan asing, dan kemudian diupayakan untuk diharmonisasi pasca-kemerdekaan.
Pada dasarnya, hukum agraria Indonesia ditandai oleh adanya dualisme: hukum adat (yang menekankan hak ulayat dan penguasaan komunal) dan hukum Barat (yang memperkenalkan konsep hak milik privat individual ala Eropa). Ketegangan antara kedua sistem ini menjadi inti dari banyak kebijakan pertanahan.
Ilustrasi Sederhana Konflik dan Integrasi Sistem Hukum Agraria
Pada masa sebelum intervensi kolonial yang masif, penguasaan tanah sangat dipengaruhi oleh sistem komunal. Tanah seringkali dianggap sebagai milik bersama kesatuan masyarakat (desa atau marga), bukan milik individu absolut. Hak yang melekat adalah hak pakai atau hak menggarap, bukan hak milik dalam pengertian Barat.
Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan konsep-konsep hukum Eropa, khususnya melalui Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) dan Domein Verklaring. Konsep ini menyatakan bahwa semua tanah yang tidak terbukti dimiliki secara privat oleh seseorang adalah milik negara (domein).
Penerapan Domein Verklaring menciptakan ketegangan besar. Petani adat yang menguasai tanah secara turun-temurun namun tidak memiliki bukti tertulis ala Barat tiba-tiba menghadapi klaim negara atas tanah mereka. Tanah diklasifikasikan menjadi tanah partikelir, tanah pemerintah, dan tanah hak milik adat yang diakui terbatas.
Setelah proklamasi kemerdekaan, upaya segera dilakukan untuk menghapus diskriminasi hukum agraria kolonial. Salah satu langkah signifikan adalah pembentukan peraturan yang mencoba menyatukan berbagai rezim hukum yang ada, namun implementasinya menghadapi tantangan besar akibat warisan struktur penguasaan tanah yang timpang.
Puncak reformasi hukum agraria terjadi dengan disahkannya UUPA. Undang-undang ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dengan menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. UUPA berusaha menghapus dualisme hukum dengan menjadikan hukum adat sebagai sumber hukum utama yang diakui (bila tidak bertentangan dengan kepentingan umum).
Meskipun UUPA membawa visi baru, pelaksanaan redistribusi tanah dan pengakuan hak ulayat menghadapi hambatan administratif dan politik yang signifikan. Periode ini kemudian diwarnai oleh berbagai kebijakan turunan, seperti Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur hak atas tanah seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan, yang terus diperbarui seiring perubahan tantangan sosio-ekonomi.
Secara ringkas, bagan sejarah hukum agraria Indonesia adalah narasi tentang perjuangan untuk menegaskan kedaulatan rakyat atas sumber daya alam, mengintegrasikan norma-norma lokal yang kaya dengan prinsip keadilan nasional, dan secara bertahap melepaskan diri dari kerangka hukum warisan kolonial yang cenderung individualistik dan menguntungkan segelintir pihak. Proses ini masih berlangsung hingga saat ini dalam bentuk reformasi agraria berkelanjutan.