Ilustrasi: Keseimbangan dan distribusi amanah harta.
Al-Qur'an adalah pedoman hidup umat Islam, dan di dalamnya terdapat ajaran-ajaran fundamental mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya serta sesama manusia. Salah satu surat yang sangat menonjol dalam membahas aspek sosial ekonomi umat adalah Surat At-Taubah (Surat ke-9). Surat ini, yang diturunkan pada periode krusial pasca-Hijrah, tidak hanya berbicara tentang peperangan dan perjanjian, tetapi juga menegaskan pilar-pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, salah satunya adalah penunaian zakat.
Zakat sebagai Pilar Kekuatan Umat
Zakat bukan sekadar sedekah sukarela; ia adalah hak yang wajib ditunaikan oleh kelompok tertentu dari harta orang yang mampu, untuk disalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya. Penekanan terhadap zakat dalam konteks Surat At-Taubah seringkali beriringan dengan perintah jihad dan penguatan barisan keimanan. Ini menunjukkan bahwa kekuatan militer atau spiritual suatu umat tidak akan kokoh jika fondasi ekonominya rapuh dan terdapat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.
Ayat-ayat kunci dalam surat ini secara eksplisit menyebutkan siapa saja yang berhak menerima zakat. Hal ini menegaskan bahwa zakat memiliki tujuan distributif yang jelas, yakni untuk membersihkan harta sekaligus mensejahterakan mustahik (penerima zakat). Surat At-Taubah menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban ini secara jujur dan tanpa pamrih. Kegagalan dalam menunaikan kewajiban harta ini dapat mencoreng kesungguhan iman seseorang, terutama ketika mereka mengaku beriman namun enggan berbagi beban sosial.
Konsekuensi Menahan Harta
Salah satu pesan paling tegas terkait harta, termasuk zakat, terdapat dalam Surat At-Taubah, khususnya ayat 34. Ayat ini memberikan peringatan keras bagi orang-orang yang menyimpan emas dan perak namun tidak menafkahkannya di jalan Allah (yang mencakup zakat, infaq, dan sedekah). Peringatan tersebut sangat lugas: harta yang mereka kumpulkan itu akan dijadikan alat pembakar di neraka Jahannam pada Hari Kiamat.
Peringatan ini berfungsi sebagai koreksi tajam terhadap mentalitas materialisme yang mengancam integritas komunitas Muslim. Ketika harta hanya berputar di kalangan orang kaya, terjadi pemusatan modal yang menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Zakat, melalui mekanisme yang diatur dalam At-Taubah, bertindak sebagai katup pengaman sosial, memastikan bahwa roda ekonomi tetap berputar ke bawah, menopang mereka yang lemah. Dengan demikian, zakat bukan hanya ritual ibadah, melainkan instrumen kebijakan fiskal ilahiah.
Implementasi dan Keikhlasan
Surat At-Taubah juga menyentuh aspek keikhlasan dalam beramal. Ketika perintah zakat disandingkan dengan perintah untuk berperang di jalan Allah, tujuannya adalah menguji tingkat komitmen seorang mukmin. Apakah mereka hanya siap mengeluarkan harta ketika kondisi aman, ataukah mereka siap mengorbankan sebagian harta terbaiknya (bukan harta sisa) untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh?
Para ulama tafsir sering menyoroti bahwa penekanan pada zakat dalam surat ini menekankan pentingnya solidaritas ekonomi. Masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang anggotanya saling menjaga, dan zakat adalah mekanisme formal untuk mewujudkan penjagaan tersebut. Ini menciptakan siklus keberkahan: orang kaya menjadi bersih hartanya, orang miskin terangkat derajatnya, dan stabilitas sosial terpelihara.
Kesimpulan Prinsip Zakat At-Taubah
Secara ringkas, refleksi mendalam terhadap Surat At-Taubah menggarisbawahi tiga prinsip utama zakat: Pertama, zakat adalah kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh pemilik harta. Kedua, ada konsekuensi serius bagi mereka yang lalai atau menahan hartanya dari kewajiban sosial ini. Ketiga, zakat berfungsi sebagai pemurni harta dan merupakan indikator utama kesungguhan iman seorang hamba. Memahami konteks Surat At-Taubah memberikan dimensi yang lebih serius dan transformatif terhadap pelaksanaan ibadah zakat, mengubahnya dari sekadar rutinitas menjadi fondasi kemakmuran sosial yang diperintahkan langsung oleh wahyu.