Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan ajang kompetisi olahraga terbesar di Indonesia yang mempertandingkan talenta atlet dari seluruh provinsi. Namun, seiring dengan berkembangnya inklusivitas sosial, sorotan kini semakin tajam terhadap bagaimana acara sebesar ini mengakomodasi seluruh elemen masyarakat, terutama atlet dengan disabilitas. Implementasi penuh aksesibilitas pada PON bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keharusan konstitusional dan moral.
Membahas isu ini, kita akan mendalami bagaimana infrastruktur, regulasi, dan dukungan komunitas harus bersinergi untuk memastikan bahwa semangat kompetisi dirasakan oleh setiap orang, terlepas dari kondisi fisiknya. Isu mengenai PON untuk disabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap perencanaan penyelenggaraan multievent nasional.
Kesuksesan penyelenggaraan PON untuk disabilitas sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur. Ini mencakup ramp yang memadai, lift berkapasitas besar, toilet aksesibel yang terawat, serta jalur pergerakan (pathway) yang bebas hambatan di area pertandingan, penginapan, hingga pusat media. Pengukuran kemiringan ramp harus sesuai standar internasional untuk menjamin keamanan pengguna kursi roda.
Selain itu, sistem transportasi lokal juga memegang peranan krusial. Ketersediaan bus atau kendaraan khusus yang dilengkapi lift atau ramp harus dipastikan untuk mengangkut kontingen disabilitas dari dan menuju venue. Tanpa logistik yang terencana, upaya atlet untuk berpartisipasi akan terhambat sebelum mereka memasuki arena.
Sama halnya dengan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas), penyelenggaraan PON reguler perlu mengadopsi sistem klasifikasi yang jelas jika memang melibatkan atlet disabilitas dalam kategori tertentu (seperti atlet dengan amputasi atau tunanetra yang berkompetisi di cabang olahraga tertentu yang beririsan). Kejelasan mengenai aturan main, wasit yang terlatih dalam klasifikasi disabilitas, dan fasilitas pendukung khusus seperti peralatan adaptif (misalnya bola bersuara untuk tunanetra) adalah elemen tak terpisahkan.
Dorongan untuk integrasi penuh dalam PON, bukan sekadar pemisahan menjadi ajang tersendiri, memberikan pesan kuat bahwa kemampuan dan prestasi atlet disabilitas setara dengan atlet non-disabilitas. Dukungan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan lembaga terkait seperti NPC Indonesia menjadi kunci dalam merumuskan kerangka kerja ini.
Aksesibilitas tidak hanya bersifat fisik. Informasi mengenai jadwal, hasil pertandingan, dan berita acara harus disajikan secara multi-format. Ini berarti penyediaan penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) di acara-acara seremonial, ketersediaan teks tertulis (subtitle) pada siaran langsung, serta materi cetak dalam format huruf besar atau Braille untuk kebutuhan tertentu. Ketika informasi mudah diakses, pengalaman menonton dan berpartisipasi bagi semua kalangan menjadi lebih bermakna.
Penggunaan teknologi informasi juga harus dioptimalkan. Situs web resmi PON harus lulus uji aksesibilitas web (WCAG), memastikan pengguna screen reader dapat menavigasi konten dengan lancar. Memastikan bahwa semua elemen visual memiliki teks alternatif (alt text) adalah praktik dasar yang sering terlewat.
Sukarelawan (volunteers) adalah ujung tombak implementasi di lapangan. Pelatihan yang komprehensif mengenai etika berinteraksi, penggunaan alat bantu, dan prosedur darurat bagi atlet disabilitas wajib diberikan. Sukarelawan harus memahami bahwa melayani atlet disabilitas membutuhkan empati dan pemahaman spesifik, bukan hanya sekadar membantu secara umum.
Edukasi publik juga penting untuk mengurangi stigma. Dengan melihat atlet disabilitas bertanding di panggung PON untuk disabilitas yang bergengsi, masyarakat umum dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang potensi luar biasa yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Ini menciptakan lingkungan yang lebih suportif, tidak hanya selama acara berlangsung, tetapi juga untuk masa depan olahraga nasional secara keseluruhan.