Transparansi mengenai harga biodiesel Pertamina menjadi topik krusial dalam konteks energi nasional. Biodiesel, yang merupakan bahan bakar nabati hasil olahan minyak kelapa sawit (CPO), memainkan peran sentral dalam program mandatori pencampuran bahan bakar fosil dengan energi terbarukan di Indonesia. Pemerintah menetapkan standar campuran ini, yang dikenal sebagai B30 (30% biodiesel) dan kini berlanjut ke program selanjutnya, untuk mengurangi ketergantungan impor minyak mentah dan menstabilkan harga CPO domestik.
Harga jual biodiesel yang ditetapkan oleh Pertamina, sebagai BUMN energi terbesar yang bertanggung jawab atas distribusi, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi dan kebijakan fiskal. Faktor utama yang menentukan adalah harga minyak mentah dunia (ICP - Indonesian Crude Price) dan harga referensi CPO domestik yang dikeluarkan oleh Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI). Fluktuasi pada kedua komoditas ini secara langsung berdampak pada Harga Patokan Sementara (HPS) biodiesel yang menjadi dasar penetapan harga jual akhir.
Penetapan harga biodiesel Pertamina bukanlah proses yang sederhana. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara berkala melakukan evaluasi dan penetapan harga jual biodiesel yang harus dibeli oleh badan usaha penyalur. Rumus penetapan harga ini melibatkan biaya bahan baku, biaya pengolahan (margin pabrikan), biaya transportasi, dan komponen lain seperti biaya pengujian mutu. Tingginya harga bahan baku CPO akan mendorong kenaikan harga jual biodiesel, dan sebaliknya.
Perlu diperhatikan bahwa harga yang ditetapkan Pertamina berbeda-beda tergantung wilayah distribusi. Wilayah yang lebih jauh dari pusat produksi atau pelabuhan utama distribusi biasanya memiliki komponen biaya transportasi yang lebih tinggi, yang kemudian tercermin dalam harga jual di tingkat konsumen akhir (misalnya, di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN). Meskipun demikian, pemerintah seringkali memberikan subsidi silang atau mekanisme kompensasi untuk menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah kepulauan.
Stabilitas harga biodiesel Pertamina memiliki efek domino yang signifikan terhadap industri kelapa sawit nasional. Ketika harga biodiesel tinggi, permintaan domestik terhadap CPO meningkat, yang memberikan daya tawar lebih baik bagi petani kelapa sawit. Hal ini mendorong investasi lebih lanjut dalam peningkatan produksi dan kualitas tandan buah segar (TBS). Sebaliknya, jika pemerintah menekan harga jual biodiesel terlalu rendah demi menjaga harga BBM solar, margin keuntungan bagi produsen biodiesel dan petani bisa tergerus.
Dalam beberapa periode, pemerintah menggunakan skema Dana Kelolaan Sawit (DMO) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menutupi selisih antara harga jual biodiesel Pertamina dengan HPS yang berlaku. Skema ini memastikan bahwa meskipun harga jual ditetapkan lebih rendah dari biaya produksi, industri tetap berjalan dan program mandatori tetap terlaksana tanpa membebani APBN secara langsung melalui subsidi energi konvensional.
Salah satu indikator utama yang selalu dipantau adalah selisih harga antara Biosolar (campuran B30/B35) dengan harga Solar Non-Subsidi (seperti Dexlite atau Pertamina Solar). Secara historis, program biodiesel bertujuan agar harga Biosolar tetap kompetitif atau sedikit lebih rendah dari solar murni untuk mendorong adopsi.
| Komponen Harga | Deskripsi Singkat |
|---|---|
| Harga Bahan Baku (CPO) | Mayoritas penentu harga, bersumber dari harga internasional dan domestik. |
| Biaya Olah (Transesterifikasi) | Biaya operasional pabrik pengolahan CPO menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME). |
| Biaya Logistik Pertamina | Transportasi FAME dari pabrik ke depo distribusi. |
| Subsidi/Kompensasi BPDPKS | Dana yang menutupi selisih jika harga jual lebih rendah dari HPS. |
Untuk mendapatkan data harga biodiesel Pertamina yang paling akurat dan terkini, konsumen atau pelaku industri disarankan untuk merujuk langsung pada pengumuman resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM atau Pertamina. Harga ini sering diperbarui sejalan dengan perubahan kebijakan energi atau pergerakan harga komoditas global. Dengan adanya transparansi harga, pelaku industri hilir dapat merencanakan operasional mereka dengan lebih baik, mendukung stabilitas energi nasional yang berkelanjutan.