Simbol Keadilan dan Keseimbangan
Isu mengenai poligami dalam Islam merupakan topik yang kompleks dan sering kali memicu perdebatan sengit, baik di kalangan Muslim maupun non-Muslim. Dalam konteks ajaran Islam, poligami (khususnya poliandri yang sangat jarang dan dibatasi ketat) dibahas dalam kerangka hukum keluarga, yang berakar kuat pada teks-teks suci Al-Qur'an dan Sunnah. Memahami konteks historis dan syarat-syarat ketat yang menyertainya sangat penting untuk menghindari kesimpulan yang bersifat simplistik.
Dasar utama yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa ayat 3: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim piatu, maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja..." Ayat ini secara eksplisit membatasi jumlah maksimum istri hingga empat.
Namun, pembatasan ini tidak berdiri sendiri. Ayat selanjutnya dalam surah yang sama memberikan penekanan krusial: "...maka kawinilah seorang saja, itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." Selain itu, ayat tersebut diikuti dengan penegasan tentang keadilan: "...tetapi sekali-kali kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat menginginkannya, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang seorang dan biarkanlah yang lain tergantung (tidak diperhatikan)...".
Para ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa syarat mutlak untuk melaksanakan poligami adalah kemampuan untuk berlaku adil (Al-'Adl) di antara para istri. Keadilan yang dimaksud mencakup aspek lahiriah, seperti pembagian waktu, nafkah materi, tempat tinggal, dan perlakuan hormat. Jika seseorang meragukan kemampuannya memenuhi keadilan materiil ini, maka ia dilarang untuk berpoligami.
Meskipun keadilan materiil ini sangat ditekankan, mayoritas mazhab fikih mengakui bahwa keadilan dalam ranah emosional atau kecintaan hati adalah sesuatu yang berada di luar kendali manusia, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat Al-Qur'an di atas. Namun, hal ini tidak menjadi alasan untuk mengabaikan keadilan dalam perlakuan sehari-hari.
Pada masa turunnya ayat tersebut, poligami sering kali merupakan respons sosial terhadap kondisi perang di mana banyak pria meninggal dunia, meninggalkan janda dan anak yatim yang membutuhkan perlindungan sosial dan ekonomi. Dalam konteks tersebut, poligami berfungsi sebagai mekanisme perlindungan.
Di zaman modern, norma sosial telah berubah drastis. Tantangan ekonomi dan tuntutan kesetaraan gender membuat implementasi poligami menjadi semakin sulit dan seringkali menimbulkan ketidakadilan jika dilakukan tanpa pertimbangan matang. Oleh karena itu, banyak negara dengan mayoritas Muslim kini menerapkan kebijakan yang sangat membatasi atau bahkan melarang poligami, seringkali mensyaratkan izin pengadilan atau persetujuan istri pertama.
Walaupun Islam tidak secara tegas memberlakukan larangan mutlak (haram) terhadap poligami bagi Muslim yang mampu memenuhi syarat, penekanan pada keadilan dan konsekuensi negatif jika gagal memenuhinya berfungsi sebagai 'larangan preventif' (penghindaran bahaya). Banyak cendekiawan kontemporer berpendapat bahwa di tengah masyarakat modern di mana keadilan absolut sulit tercapai, pendekatan monogami adalah yang paling sesuai dengan semangat inti ajaran Islam untuk mencegah kezaliman.
Kesimpulannya, meskipun Al-Qur'an mengizinkan poligami hingga empat istri dengan syarat berat keadilan, ajaran tersebut secara simultan menunjuk pada monogami sebagai pilihan yang paling aman dan paling mendekati kesempurnaan moral dalam hubungan suami-istri.