Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital yang menopang hampir seluruh sektor kehidupan di Indonesia, mulai dari transportasi pribadi, logistik, hingga industri. Pemerintah memegang peran penting dalam pengaturan distribusi dan harga BBM. Salah satu mekanisme utama yang diterapkan adalah pembagian BBM ke dalam dua kategori besar: BBM bersubsidi dan BBM non subsidi. Pemahaman mengenai perbedaan, jenis, dan tujuan dari kedua kategori ini sangat penting bagi masyarakat umum dan pelaku usaha.
BBM bersubsidi adalah jenis bahan bakar yang harganya ditetapkan oleh pemerintah di bawah harga pasar (harga keekonomian). Subsidi ini diberikan pemerintah melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk meringankan beban biaya operasional dan konsumsi masyarakat, terutama kelompok masyarakat kurang mampu dan sektor-sektor prioritas. Subsidi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Penyaluran BBM subsidi dilakukan secara ketat dan ditujukan untuk penggunaan tertentu yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak bocor ke pihak yang tidak berhak atau digunakan untuk kegiatan komersial skala besar yang seharusnya mampu membeli BBM dengan harga pasar.
Di Indonesia, jenis BBM yang secara konsisten mendapatkan subsidi dari pemerintah biasanya adalah BBM yang paling banyak digunakan oleh masyarakat untuk mobilitas dasar. Meskipun jenis dan spesifikasinya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan fiskal, jenis BBM subsidi yang paling dikenal meliputi:
BBM non subsidi, sering juga disebut BBM komersial, adalah bahan bakar yang dijual dengan harga yang mencerminkan harga pasar internasional minyak mentah, biaya pengolahan, distribusi, pajak, dan margin keuntungan perusahaan penyedia (seperti Pertamina atau badan usaha lainnya). Masyarakat membeli BBM ini tanpa ada potongan harga dari dana APBN.
BBM non subsidi ini umumnya memiliki spesifikasi kualitas yang lebih tinggi (misalnya, nilai oktan/RON yang lebih tinggi) dan ditujukan untuk kendaraan pribadi dengan teknologi mesin modern, industri, dan sektor pertambangan yang memiliki kemampuan finansial untuk membayar harga penuh.
Kategori BBM non subsidi sangat luas dan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi kendaraan dan tuntutan lingkungan. Beberapa jenis yang umum dijual di SPBU meliputi:
| Aspek | BBM Subsidi | BBM Non Subsidi |
|---|---|---|
| Penentuan Harga | Ditetapkan pemerintah (di bawah harga pasar). | Berdasarkan harga pasar dan komponen biaya penuh. |
| Sumber Dana | Disubsidi oleh APBN. | Murni dari dana konsumen. |
| Tujuan Penggunaan | Sektor prioritas (transportasi publik, masyarakat tertentu). | Umum, kendaraan pribadi, industri, komersial skala besar. |
| Kualitas (RON/Cetane) | Umumnya standar minimum yang ditetapkan pemerintah. | Kualitas lebih tinggi dan spesifik (RON/Cetane lebih tinggi). |
Perbedaan antara subsidi dan non subsidi memiliki implikasi signifikan terhadap kebijakan fiskal negara. Subsidi BBM menyerap porsi besar dalam belanja negara. Jika harga minyak dunia melonjak, beban subsidi akan semakin berat bagi kas negara. Oleh karena itu, pemerintah sering melakukan penyesuaian, baik dengan menaikkan harga BBM non subsidi, merevisi batas maksimal harga eceran BBM subsidi, maupun memperketat mekanisme distribusi untuk mencegah penyalahgunaan. Masyarakat didorong untuk beralih ke BBM non subsidi sesuai kemampuan finansialnya demi menjaga keberlanjutan subsidi bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.