Badan Usaha Milik Desa, atau yang lebih dikenal sebagai BUMDes, memegang peranan krusial dalam upaya peningkatan perekonomian desa. Sebagai entitas bisnis yang dikelola oleh desa, BUMDes memerlukan tata kelola yang baik agar kegiatan usahanya berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Salah satu instrumen penting dalam tata kelola ini adalah adanya bagan struktur BUMDes yang jelas.
Struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik memastikan bahwa setiap peran, tanggung jawab, dan alur pengambilan keputusan dalam BUMDes berjalan lancar. Tanpa struktur yang rapi, potensi konflik internal dan tumpang tindih tugas sangat mungkin terjadi, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan usaha desa.
Struktur BUMDes secara umum didasarkan pada peraturan yang berlaku, khususnya yang mengatur tata kelola desa. Bagan ideal harus merefleksikan pembagian tugas yang jelas antara organ pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksana operasional. Komponen utama tersebut biasanya meliputi:
Ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa. MD bertugas menetapkan peraturan desa, menetapkan rencana pembangunan desa, dan mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Dalam konteks BUMDes, MD memiliki peran dalam penetapan arah strategis dan pengesahan pendirian/pembubaran BUMDes.
Badan Pengelola adalah eksekutif operasional BUMDes. Mereka bertanggung jawab penuh atas manajemen harian, pelaksanaan usaha, dan pencapaian target bisnis. Posisi ini membutuhkan kemampuan manajerial dan akuntabilitas yang tinggi. Direktur atau Ketua BUMDes menjadi representasi utama dalam menjalankan visi dan misi usaha.
Badan Pengawas memiliki fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kinerja Badan Pengelola. Mereka memastikan bahwa seluruh aktivitas BUMDes berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, transparan, dan akuntabel. Pengawas biasanya terdiri dari tokoh masyarakat atau perwakilan dari perangkat desa yang ditunjuk.
Ini adalah garda terdepan yang menjalankan lini bisnis BUMDes. Tergantung kompleksitas usaha desa, BUMDes bisa memiliki satu unit besar atau beberapa unit usaha spesifik (misalnya, unit simpan pinjam, unit perdagangan hasil tani, atau unit pengelolaan aset desa). Setiap unit harus memiliki penanggung jawab teknis yang jelas.
Salah satu tantangan terbesar BUMDes adalah skalabilitas. Bisnis desa dapat dimulai dari skala sangat kecil (misalnya warung desa) hingga menjadi perusahaan skala menengah. Oleh karena itu, bagan struktur BUMDes yang disusun haruslah adaptif.
Untuk BUMDes yang baru berdiri dengan modal terbatas, strukturnya mungkin sangat ramping, di mana Badan Pengelola merangkap tugas operasional. Namun, seiring perkembangan usaha, struktur harus diperluas dengan penambahan staf profesional di bidang akuntansi, pemasaran, dan operasional teknis. Bagan yang statis akan menyebabkan hambatan birokrasi saat bisnis berkembang pesat.
Transparansi yang ditawarkan oleh bagan struktur juga sangat vital untuk membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan operasional, mereka akan lebih mudah memonitor dan memberikan masukan konstruktif. Bagan ini menjadi cerminan profesionalisme tata kelola desa.
Penyusunan bagan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan, khususnya melalui Musyawarah Desa. Beberapa langkah efektif meliputi:
Secara keseluruhan, bagan struktur BUMDes bukan sekadar diagram administratif, melainkan fondasi tata kelola yang menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas BUMDes dalam mengelola aset dan sumber daya desa demi kemakmuran bersama.